5 Syarat BSU 2026 Rp900 Ribu, Cek Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Syarat BSU 2026 menjadi informasi penting bagi pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu dari pemerintah. Program ini ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan, mulai dari status kewarganegaraan hingga batas penghasilan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar penyaluran BSU tepat sasaran. Salah satu ketentuan utamanya adalah calon penerima harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas gaji, status penerimaan bantuan sosial lain, serta pekerjaan yang tidak termasuk dalam sasaran program.

5 Syarat BSU 2026 Rp900 Ribu yang Harus Dipenuhi

Sebelum berharap mendapatkan BSU Rp900 Ribu, pekerja perlu memastikan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah sudah terpenuhi.

Berikut lima kriteria utama Penerima BSU 2026:

1. Wajib Berstatus Warga Negara Indonesia

Syarat pertama untuk mendapatkan BSU adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Calon penerima harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi. Data kependudukan ini menjadi salah satu dasar dalam proses penentuan penerima bantuan.

2. Terdaftar Aktif di BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja yang ingin memperoleh BSU harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah.

Status kepesertaan tersebut harus masih aktif hingga Agustus 2026. Data BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menentukan pekerja yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Gaji Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan

Ketentuan berikutnya berkaitan dengan penghasilan. Pemerintah menetapkan batas gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta setiap bulan.

Namun, batas tersebut tidak berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah. Jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah tempat pekerja bekerja lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan akan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Penyesuaian batasnya juga mengikuti ketentuan pembulatan yang sama.

Adapun upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan Penerima BSU merupakan penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.

4. Diprioritaskan bagi Pekerja yang Tidak Menerima PKH

Pemerintah juga menetapkan ketentuan terkait penerimaan bantuan sosial lainnya.

Pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan penerima Bantuan Subsidi Upah.

5. Bukan ASN, TNI, atau Polri

BSU 2026 tidak diperuntukkan bagi seluruh kelompok pekerja. Pemerintah mengecualikan orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif.

Artinya, bantuan ini ditujukan kepada pekerja atau buruh di luar kelompok tersebut yang telah memenuhi seluruh kriteria penerima.

Besaran BSU 2026, Total Bantuan Rp900 Ribu

Selain memahami Syarat BSU, pekerja juga perlu mengetahui besaran bantuan yang akan diterima.

Pemerintah menetapkan nilai BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000.

Penyaluran dilakukan sekaligus, bukan diberikan setiap bulan secara terpisah. Artinya, Penerima BSU yang memenuhi ketentuan akan memperoleh akumulasi bantuan untuk tiga bulan tersebut.

Program BSU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu menjaga kondisi ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di tengah kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026

Pekerja yang ingin memastikan informasi mengenai persyaratan dan penyaluran BSU dapat mengakses kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Informasi lebih lanjut tersedia melalui laman berikut:

• Situs resmi Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id

• Pusat layanan Kemnaker: 1500 630

Pastikan informasi yang diperoleh berasal dari kanal resmi pemerintah. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap pesan atau tautan tidak dikenal yang mengatasnamakan program BSU.

Lima Syarat BSU 2026 meliputi status WNI dengan NIK, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, batas penghasilan sesuai ketentuan, prioritas bagi pekerja yang tidak menerima PKH, serta bukan ASN, TNI, atau Polri aktif.

Besaran BSU Rp900 Ribu merupakan akumulasi bantuan Rp300.000 selama tiga bulan yang dibayarkan sekaligus. Meski demikian, memenuhi kriteria belum otomatis menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima. Karena itu, pekerja perlu memantau informasi resmi Kemnaker untuk mengetahui ketentuan dan proses penyaluran BSU 2026.

Editor: Aryo Arbi