JAKARTA, iNewsSiantar.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti tindakan korupsi di Indonesia yang terjadi di berbagai sektor, termasuk pertambangan.
Mahfud mengungkapkan, ada banyak Mafia pertambangan, dan kadang kala unsur politik menjadi backing-nya. Untuk itu, Mahfud menilai, penanganan pertambangan secara umum oleh pemerintah merupakan langkah konkrit yang harus dilakukan.
"Pemerintah pusat itu sudah jelas, kebijakannya dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkret, tapi kadangkala orang 'wah pemerintah itu korupsi', kadangkala di bawah masih kayak gitu, gak berubah, makanya kita adakan pertemuan hari ini," kata Mahfud dalam acara 'Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam' di Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).
"Tata kelola pertambangan mineral utama perspektif politik, karena juga ada unsur politik kadang kala permainan itu di-backing politik," sambungnya.
Tidak hanya masalah unsur politik yang menjadi deking dalam kasus korupsi sektor pertambangan. Penegakkan hukum, kata Mahfud, juga bermasalah dan menganggu situasi keamanan daerah.
"Lalu hukum, penegakkan hukum mungkin bermasalah, dan itu mengganggu situasi keamanan di daerah, ada demo, ada pembakaran, ada penganiayaan dan macam macam, itu lah yang sebenarnya ingin saya katakan hari ini," ucapnya.
"Apabila kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tidak dapat tercapai dan ketahanan indonesia terhambat terhadap resesi global tahun 2023 menjadi menurun," sambungnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
