PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Bawaslu Banyumas mengambil langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat sekarang, Bawaslu tengah memproses seorang kepala desa.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Banyumas Yon Daryono mengatakan jenis pelanggaran yang telah ditangani sejauh ini terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu. “Seorang ASN telah menjalani pemeriksaan, dan hasilnya adalah pencopotan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, beserta penundaan kenaikan pangkat selama setahun,”tegasnya Selasa (28/11/2023).
Dia enyatakan bahwa ASN tersebut terlibat secara aktif dalam menggerakkan dukungan untuk salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Tengah.
Bawaslu juga telah memeriksa seorang kepala desa di Baturraden karena memposting di Instagram pemdes yang terkait dengan simbol salah satu peserta pemilu. "Simbol pose jari dengan salah satu caleg diposting di IG pemdes, berpotensi melanggar hukum pidana dan administrasi," ujar Yon.
Bawaslu juga memberikan peringatan mengenai potensi pelanggaran kampanye yang melibatkan para ASN, TNI, dan Polri terkait penyebaran stiker di WhatsApp. "Stiker di WA juga harus diawasi dengan hati-hati karena dapat melanggar peraturan. Mulai 28 November ini, para ASN dan TNI Polri harus berhati-hati," terangnya.
Saat ini, Bawaslu dapat mengambil tindakan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai pada Selasa (28/11/2023), dan akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.
Imam Arif Setiadi, Ketua Bawaslu Banyumas, menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pemilu. Oleh karena itu, petugas Bawaslu diharapkan untuk berani, profesional, tertib, dan ramah.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
