Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan, Asep Nurdiana, menambahkan bahwa upaya meraih Adipura dinilai oleh Tim Kementerian LHK melalui penilaian di lapangan. Asep menyoroti pentingnya pelaporan program-program lingkungan hidup ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
"Tanpa melapor ke SIPSN, kita tidak mungkin dinilai," ucap Asep. Ia juga menjelaskan bahwa tempat-tempat yang dinilai mencakup kantor kedinasan, pasar, sekolah, rumah sakit, stasiun, TPA, tempat wisata, tata ruang kota, dan ruang terbuka hijau.
Menurut Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan (PPKLHPP) DLHKP Kabupaten Kebumen, Endah Dwi Y, pengelolaan sampah di TPA memiliki skor tertinggi dalam penilaian Adipura.
"Pengelolaan TPA memiliki skor 11, diikuti oleh Bank Sampah Induk dan Pasar dengan nilai 7. Sekolah, rumah sakit, perumahan, kantor dinas, taman kota, hutan kota, dan tempat wisata memiliki nilai yang sama, yaitu 5," ucapnya.
Endah menyatakan bahwa pengelolaan sampah di TPA sudah cukup baik, dengan pemanfaatan sampah menjadi biogas di TPA Kaligending, Karangsambung, serta pengurugan sampah dengan tanah.
Dia menegaskan bahwa komitmen dan kesadaran masyarakat menjadi hal paling penting dalam penilaian Adipura. Tanpa keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, prestasi Adipura sulit tercapai.
Adipura sendiri merupakan penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan, diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
