Investigasi polisi kini telah diluncurkan oleh pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Kongres Nasional India atas tuduhan skandal tersebut. Sementara itu, S Prakash, juru bicara utama BJP di Karnataka, mengutuk tindakan yang tergambar dalam video tersebut dan mengkritik pemerintah negara bagian karena mempolitikkan masalah tersebut.
“Kasus anggota parlemen Prajwal Revanna sangat mengejutkan. Pendirian BJP mengenai masalah ini jelas—kami mendukung kekuatan Nari Shakti [kekuatan perempuan]. BJP tidak akan pernah mentolerir penghinaan terhadap Nari Shakti,” kata S Prakash, juru bicara ketua BJP Karnataka, melalui publikasi Al Jazeera, Kamis (2/5/2024).
“Meskipun pemerintahan Kongres [Nasional India] berkuasa di Karnataka, mereka lebih berpolitik dibandingkan mengambil tindakan tegas. Daripada bertanya kepada kami, anggota Kongres seharusnya mempertanyakan pemerintahan Kongres di negara bagian tersebut.”
Pekan ini, Modi membantah bahwa negaranya sedang menuju ke arah otokrasi, menyusul tuduhan bahwa pemerintahannya mengatur penyelidikan kriminal untuk melemahkan saingannya menjelang pemilihan umum yang sedang berlangsung.
Pemimpin India berusia 73 tahun ini tetap populer setelah satu dekade menjabat, dan dia diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga ketika pemilu nasional yang berlangsung selama enam minggu berakhir pada bulan Juni.
Prospeknya didukung oleh beberapa investigasi kriminal terhadap lawan politiknya, termasuk penyelidikan pajak yang pada bulan Februari membekukan rekening bank Kongres Nasional India, partai oposisi terbesar di India.
Namun Modi mengatakan anggapan bahwa India akan menjadi “otokrasi elektoral” di bawah pemerintahannya adalah sebuah fiksi yang disebarkan oleh para pesaingnya yang tidak puas.
“Karena pihak oposisi tidak mampu memperoleh kekuasaan, mereka mulai memfitnah India di panggung dunia,” katanya kepada surat kabar Times of India dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin.
“Mereka menyebarkan desas-desus tentang rakyat kita, demokrasi kita, dan institusi kita.”
Peringkat kebebasan pers di India telah menurun drastis sejak Modi menjabat pada tahun 2014, sementara pembatasan terhadap masyarakat sipil telah menyebabkan kelompok hak asasi manusia (HAM) seperti Amnesty International sangat dibatasi operasinya.
Tahun ini, Modi ditantang oleh aliansi lebih dari dua lusin partai politik, beberapa di antaranya memiliki pemimpin yang sedang diselidiki atau dipenjara dan menghadapi tuntutan pidana.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
