Plh Inspektur Daerah, Mukhsinul Mubarok, menambahkan bahwa secara keseluruhan, Kebumen sudah menerima WTP sebanyak sembilan kali, meskipun sempat terjeda pada tahun 2016. Sejak 2017, Kebumen kembali meraih WTP hingga tahun ini selama tujuh kali berturut-turut. Menurutnya, ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.
"Dengan penghargaan tujuh kali berturut-turut, kita bisa mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat karena kita dianggap mampu menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Mukhsinul.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho, mengatakan bahwa tugas BPK sudah tertuang dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
"Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," ujar Hari dalam sambutannya.
Untuk pemeriksaan keuangan, lanjutnya, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan tahapan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan. Dalam laporan pemeriksaan keuangan ini, BPK memberikan opini atas kewajaran pengelolaan keuangan secara objektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara.
Kriteria terkait opini WTP meliputi penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan atas catatan laporan keuangan. Dengan proses pemeriksaan yang sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapat opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023.
Ketua DPRD Kebumen, Sarimun, menambahkan bahwa pihaknya memberikan selamat atas pencapaian ini. WTP yang diraih Pemkab, menurutnya, merupakan salah satu bukti fungsi pengawasan oleh DPRD berjalan dengan baik.
"Saya bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati beserta jajarannya. WTP ini merupakan hasil sinergitas eksekutif dan legislatif, serta salah satu bukti berjalannya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen," tandas Sarimun.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
