TKSK sendiri jumlahnya ada 26 yang tersebar di 26 kecamatan. Jika bantuan oprasional diberikan Rp1 juta, maka dalam satu bulan Pemda mengeluarkan uang Rp26 juta. "Kalau satu tahun berarti Rp312 juta. Ini kan lumayan besar, bisa diarahkan ke hal lain, yang lebih baik. Toh mereka semua juga sudah dapat gaji dari Kemensos," terang Bupati.
Selain pendamping program Bansos BPNT, TKSK juga diberi tanggungjawab mengawasi dan mendampingi Program Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk masyarakat miskin. Bupati mendengar informasi dari masyarakat bantuan RTLH turut dipotong sebesar Rp30 persen. Kasusnya pun tengah berlanjut di Kepolisian.
"Ini sangat miris, bantuan untuk RTLH pun dipotong 30 persen. Masyarakat akhirnya ada yang harus jual sapi, kambing untuk menutupi kekurangan bangunan rumah yang harus direnovasi. Makanya karena kinerjanya buruk, bantuan oprasional atau tali asih itu saya hentikan," terangnya.
Sebelumnya pada saat rapat koordinasi dengan Pendamping PKH di Pendopo Kabumian pada Kamis (17/2), Bupati sudah meminta informasi adanya beberapa kecurangan yang terjadi dalam program Bansos Sembako BPNT. Meski tidak diberi kewenangan pengawasan, namun pendamping PKH ada yang mengetahui beberapa kecurangan.
Misalnya adanya dugaan Pungli di e-warung yang disebut mengalir ke Forkompincam Kecamatan Alian, dan juga banyaknya temuan sembako yang yang tidak layak. Seperti beras berkutu, sayur busuk, dan juga buah busuk. Lalu banyaknya program bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Hal itu pun dibenarkan oleh pendamping PKH.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
