BANJARNEGARA, iNews.id- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yakni di Dinas Pekerjaan Umujm dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarnegara dan Kantor PT Bumi Rejo yang berada di kompleks kediaman pribadi Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara.
Penggeledahan di kedua tempat hampir selesai bersamaan pada Senin (9/8/2021). Di Kantor Dinas PUPR Banjarnegara, misalnya, penggeledahan dimulai jam 10.00 WIB dan baru rampung sekitar jam 17.20 WIB. Tim terlihat melakukan pengecekan berkas-berkas dan menanyai staf dinas terkait.
Sayang sekali, Tim KPK yang menggeledah di Kantor Dinas PUPR sama sekali tidak memberikan pernyataan. Sementara Kepala Dinas PUPR Banjarnegara Yusuf Winarso sama sekali tidak mau memberikan pernyataan. Setelah penggeledahan usai, wartawan mencegat Kepala Dinas PUPR, namun yang bersangkutan langsung masuk mobil dinas innova reborn putih dan tidak mau memberikan pernyataan sedikit pun.
Demikian juga dengan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang ditemui para jurnalis di Pringgitan, Kompleks Rumah Dinas Bupati. “Saatini, saya belum berikan statement. Saya akan kabari kalau ada statement,”kata Bupati pada Senin malam.
Bupati masih terlihat santai dan ditemani beberapa pejabat di lingkungan kabupaten setempat. Bupati sama sekali tidak memberikan pernyataan. Hingga Selasa (10/8/2021) kasus dugaan korupsi tersebut masih teka-teki.
Sebab, sebelumnya KPK menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
"Hari ini, tim penyidik mengagendakan penggeledahan di dua lokasi yang berada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Adapun dua lokasi yang dimaksud, yaitu Dinas PUPR Pemda Banjarnegara dan kantor PT BR yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.
Meski demikian, mengenai kronologi kasus dan pihak-pihak yang dijadikan tersangka belum dapat diumumkan oleh KPK saat ini. Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.
Lalu sebenarnya siapa yang menjadi sasaran KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di Banjarnegara? Masih teka-teki.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
