Saat ini, dari sekitar 11.000 pekerja rentan di Banyumas, baru 6.900 yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mayoritas dari mereka adalah penderes nira kelapa. Antony menegaskan bahwa pelindungan ini merupakan bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem, mengingat banyak pencari nafkah di Indonesia adalah pencari nafkah tunggal.
"Masih banyak pekerja rentan lain yang memerlukan dukungan dari para donatur dan pemerintah daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta," katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Banyumas memberikan piagam penghargaan kepada 32 perusahaan dan lembaga yang telah menyalurkan dana CSR untuk melindungi pekerja rentan. Menurut Antony, donasi terbesar berasal dari Baznas Kabupaten Banyumas.
Wakil Ketua 4 Baznas Kabupaten Banyumas, Abdul Kodir, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 pihaknya telah melindungi 2.000 pekerja rentan, mayoritas merupakan penderes nira kelapa. Ia juga melaporkan peningkatan perolehan dana zakat tahun ini yang mencapai Rp22 miliar, melampaui target Rp19,7 miliar. Tahun 2025, Baznas ditargetkan mengumpulkan Rp22-25 miliar untuk melanjutkan pelindungan bagi pekerja rentan.
Pelaksana Tugas Kepala (Plt) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Banyumas, Dian Budiarto, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam program Jimpitan Sosial. "Program ini sudah berjalan dengan baik dan mampu meringankan beban warga yang mengalami musibah," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2025 untuk melindungi sekitar 6.000 pekerja rentan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Banyumas.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
