Untuk pekerja non-ASN, termasuk perangkat desa, RT/RW, dan kader kemasyarakatan, jumlah peserta tercatat sebanyak 12.171 dari potensi 51.674 orang.
“Tingkat perlindungan untuk kategori ini baru menyentuh 46,8 persen. Kami mengapresiasi Pemda yang telah menganggarkan sebagian besar dari kelompok ini,”katanya.
Di sektor informal, partisipasi masih sangat rendah. Hanya 1.999 dari 223.022 pekerja miskin ekstrem yang terlindungi, atau kurang dari 1 persen. Meski demikian, manfaat klaim untuk sektor ini tetap disalurkan, mencapai Rp323 juta bagi 21 pekerja.
Sementara itu, sektor jasa konstruksi meski mencatat angka kepesertaan cukup baik, belum ada penyaluran manfaat klaim sepanjang periode laporan.
Terkait regulasi, Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Bupati dan instruksi terkait kewajiban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, pelayanan perizinan berbasis sistem terpadu (PTSP) yang mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih belum diterapkan.
“Kami terus mendorong sinergi program dengan Pemkab Banyumas. Upaya percepatan ini akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) agar target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2025 bisa tercapai,” tegasnya.
Hingga Maret 2025, tercatat penambahan 15.480 peserta baru, terdiri dari pekerja formal, informal, jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring kolaborasi lintas sektor yang lebih masif.
Sebelumnya, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan komitmen Pemkab untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para penderes yang merupakan kelompok pekerja dengan risiko tinggi.
"Kita belum bisa memastikan target kapan seluruh penderes bisa terlindungi, namun kita mulai dari pelaku usaha, khususnya di industri gula kristal," ujar Bupati.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
