JAKARTA, iNewsPurwokerto.id — Wacana pembinaan pelajar bermasalah melalui program barak militer yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memicu perdebatan tajam di publik. Program ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang berbahaya bagi dunia pendidikan Indonesia.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik keras kebijakan tersebut. Menurutnya, pendekatan militeristik berisiko menekan kebebasan berpikir siswa.
“Memaksakan model barak yang kaku, penuh disiplin, dan rawan kekerasan justru akan mematikan potensi anak, membungkam nalar kritis, serta membentuk generasi yang hanya tahu patuh tanpa kemampuan berpikir merdeka,” ujar Ubaid dalam pernyataannya, Jumat (9/5/2025).
Ia menilai kebijakan ini merupakan tamparan bagi dunia pendidikan yang seharusnya fokus pada penggalian potensi anak, bukan pendekatan represif.
“Bagaimana mungkin, di era modern, pemerintah malah memilih model pendidikan ala militer sebagai solusi? Ini jelas penghinaan bagi akal sehat dan pengingkaran terhadap semangat pendidikan yang seharusnya membebaskan dan memberdayakan anak secara menyeluruh,” tegasnya.
JPPI mendesak agar program ini tidak dijadikan kebijakan nasional. Pemerintah, kata Ubaid, seharusnya memperkuat sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi, bukan menakut-nakuti anak.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
