PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Jawa Tengah mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional hingga pertengahan 2025, dengan lebih dari 10.965 pekerja terdampak.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata agar krisis tidak semakin meluas.
“Lonjakan PHK harus direspons dengan kebijakan konkret dan berpihak pada pekerja. Jangan sampai persoalan ini berlarut hingga meninggalkan banyak orang kehilangan arah,” ujar Ari, Senin (1/9/2025).
Gelombang PHK di Jawa Tengah didominasi oleh sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurut Ari, industri yang selama ini menjadi tulang punggung lapangan kerja di daerah tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari keterlambatan adaptasi teknologi, pergeseran tren pasar global, hingga melemahnya daya saing.
Ia menilai, persoalan TPT bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga sistemik. Banyak pabrik masih mengandalkan metode produksi tradisional, sementara pasar menuntut efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Ditambah lagi, regulasi dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan era digital.
Ari juga menyoroti lemahnya sinergi antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, sehingga banyak lulusan belum siap kerja. Kondisi ini ikut menghambat masuknya investasi baru karena diragukan kesiapan sumber daya manusianya.
Untuk mengatasi situasi ini, ia mendorong Pemprov Jateng segera membentuk satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketenagakerjaan. Tim tersebut diharapkan dapat bergerak cepat menangani kasus, menjaga hak pekerja, serta menjadi forum dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, saat acara bersama wartawan. (Foto: Istimewa)
“Harus ada langkah cepat agar ribuan pekerja yang terkena PHK tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Selain memperkuat hubungan pendidikan vokasi dengan industri, Ari menilai penguatan sektor UMKM bisa menjadi solusi jangka menengah. UMKM, kata dia, memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal jika mendapat dukungan permodalan dan akses pasar yang lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi industri di Jawa Tengah. Ketergantungan pada sektor tekstil dinilai terlalu berisiko, sementara peluang di bidang logistik, pengolahan pangan, dan industri kreatif masih sangat terbuka bila dikelola dengan serius.
“Pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus hadir sebagai fasilitator. Dengan ruang berkembang yang memadai, UMKM bisa menjadi alternatif nyata dalam mengurangi pengangguran,” pungkas Ari.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
