Kedelapan klaster tersebut meliputi bidang kesehatan, pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pemulihan dini. Melalui struktur ini, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan menyeluruh sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin.
“Dengan adanya delapan klaster ini, penanganan bencana di Cilacap diharapkan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin,” tutur Damianus.
Usai apel, Bupati Syamsul Auliya Rachman menegaskan bahwa Cilacap merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan bervariasi. Menurutnya, hampir setiap wilayah memiliki potensi ancaman berbeda, mulai dari banjir di kawasan perkotaan hingga longsor di wilayah barat seperti Karangpucung.
“Dengan seluruh elemen, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan komunitas, hari ini kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Cilacap siap menghadapi setiap kemungkinan bencana,” ujar Bupati.
Sebagai bagian dari kegiatan, jajaran Forkopimda melakukan pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana kebencanaan. Berbagai peralatan milik TNI, Polri, BASARNAS, BPBD, serta organisasi kemasyarakatan dan komunitas relawan dipastikan dalam kondisi siap pakai.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Cilacap tidak hanya bersiap secara administratif, tetapi juga operasional, dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di musim penghujan mendatang.
Dengan sinergi lintas sektor dan kesiapan sarana yang mumpuni, Pemkab Cilacap bertekad menjaga keselamatan warga dan menekan risiko bencana seminimal mungkin di musim hujan 2025–2026.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
