Sadewo juga mengungkapkan masih adanya persoalan di lapangan, termasuk laporan pungutan biaya di salah satu puskesmas di wilayah Purwokerto Barat. Ia pun meminta pengawasan ketat terhadap pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.
“Saya berbicara tegas karena banyak aduan dari masyarakat. Pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pelayanan publik.
“Hal penting seperti ini seharusnya dihadiri langsung oleh pimpinan. Ini bukan soal saya, tapi soal pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sadewo menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan rumah sakit. Ia menilai, pimpinan rumah sakit tidak harus berasal dari kalangan medis selama memiliki kompetensi dalam manajemen.
Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan program UHC masih ditemukan berbagai kendala, termasuk potensi penyimpangan.
“Dalam program baru, pasti ada tantangan, termasuk potensi penyimpangan. Itu hal yang wajar di tahap awal,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, antara lain melalui pemasangan informasi di puskesmas serta pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami.
Ia juga menegaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar, yang meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar.
“Upaya ini demi kepentingan masyarakat Banyumas. Kami juga berhasil memperoleh dukungan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR,” pungkasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
