"Para ulama pesantren tidak memandang Pancasila sebagai ancaman bagi agama. Sebaliknya, Pancasila dipahami sebagai ruang bersama yang memungkinkan setiap warga menjalankan keyakinannya secara damai," katanya.
Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, lanjut Kholid, Indonesia dipahami sebagai dar al-mitsaq atau negara yang berdiri di atas kesepakatan luhur seluruh komponen bangsa. Kesepakatan tersebut merupakan mitsaqan ghalizhan, yakni perjanjian kebangsaan yang kuat dan harus dijaga oleh seluruh warga negara.
Menurut dia, menjaga Indonesia bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral dan keagamaan. Pandangan tersebut tercermin dalam perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari, yang menempatkan persatuan bangsa sebagai bagian dari kewajiban agama.
"Resolusi Jihad tahun 1945 bukan sekadar seruan mempertahankan wilayah negara, tetapi juga upaya menjaga kemaslahatan umum agar agama, budaya, dan martabat manusia dapat berkembang secara bersama-sama," ujarnya.
Kholid juga mengutip pemikiran KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk memuliakan manusia dalam keberagamannya. Menurut Gus Dur, Pancasila menjadi titik temu yang memungkinkan seluruh warga negara hidup setara dalam satu rumah kebangsaan.
Lebih lanjut, Kholid menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah hidup dalam kebudayaan Nusantara jauh sebelum dirumuskan sebagai dasar negara. Nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
"Para pendiri bangsa tidak menciptakan nilai baru. Mereka merumuskan nilai-nilai yang sudah tumbuh dan hidup di tengah masyarakat menjadi fondasi bernegara," katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
