Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Banyumas (Murba) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas, Jumat (9/10/2026). Mereka memprotes kebijakan penonaktifan sekitar 130.000 peserta BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui skema PBI yang dibiayai APBD.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan dan menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat. Sejumlah warga yang mengikuti demonstrasi mengaku terdampak penonaktifan kepesertaan tersebut.
Koordinator aksi Murba, Budi Ari Tartanto, mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI dilakukan secara mendadak mulai 1 Oktober 2026. Kondisi tersebut memicu keresahan warga, terutama mereka yang membutuhkan layanan kesehatan dan pengobatan rutin.
Murba meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai dasar penonaktifan serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
