Menurut dia, penyalahgunaan energi bersubsidi dapat menimbulkan kerugian negara sekaligus menghambat masyarakat sasaran dalam memperoleh hak atas subsidi pemerintah. Karena itu, Pertamina mendukung penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyimpangan distribusi energi.
Modus penyalahgunaan yang kerap menjadi perhatian antara lain pemindahan isi LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyimpangan dalam pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi.
Praktik tersebut berisiko mengganggu rantai distribusi dan menyebabkan energi bersubsidi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mencegah pelanggaran, Pertamina secara berkala melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh lembaga penyalur BBM maupun LPG. Penyalur yang terbukti tidak menjalankan distribusi sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan.
Selain pengawasan internal, Pertamina memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan energi bersubsidi.
Di sisi lain, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dalam kondisi aman.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
