Selain capaian tersebut, sejumlah indikator kinerja pengawasan dan tata kelola pemerintahan juga telah dicatatkan. Skor Monitoring Center for Prevention (MCSP) mencapai 92,14, Indeks Reformasi Birokrasi 82,73, serta nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 74,19.
Adapun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat 68,29. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada Level 2 dengan nilai 2,278, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 3,174, Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2,981, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,190.
"Capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan," ujar Ato.
Dia juga memaparkan kampanye antikorupsi bertajuk "Babat Korupsine, Makmur Rakyate" yang digagas Inspektorat bersama seluruh OPD, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, BUMD, serta berbagai elemen masyarakat.
Kampanye tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu perhatian publik. Bahkan, Purbalingga masuk dalam 12 besar pemerintah daerah kategori Content Champion Media Konvensional pada ajang Apresiasi Pariwara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang insyaallah nanti pada tanggal 24 November akan diumumkan pemenangnya," kata Ato.
Dari sisi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, Ato menyebutkan capaian hingga Semester I 2026 menunjukkan perkembangan positif. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai 99 persen, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 96,44 persen.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
