Dari penyelesaian rekomendasi BPK tersebut, setoran ke kas daerah tercatat lebih dari Rp7,8 miliar. Sementara itu, tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Purbalingga mencapai 93,80 persen dengan pengembalian ke kas daerah lebih dari Rp25,4 miliar.
Adapun penyelesaian temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah untuk periode 2024 hingga Semester I 2026 tercatat sebesar 65,63 persen.
Dalam rangkaian Larwasda 2026, Pemkab Purbalingga juga memberikan penghargaan OPD of the Year 2026 serta penghargaan Desa Antikorupsi 2025 kepada Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.
Penilaian OPD of the Year dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, meliputi kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan inovasi.
Untuk kategori badan dan dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) meraih predikat OPD of the Year. Sementara itu, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing-masing menempati posisi Terbaik I, II, dan III.
Pada kategori kecamatan, Kecamatan Kutasari memperoleh predikat OPD of the Year. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Bojongsari, Karangmoncol, dan Padamara sebagai Terbaik I, II, dan III.
Melalui peluncuran aplikasi Sinta Lan Rama dan pemberian penghargaan tersebut, Pemkab Purbalingga berharap pengawasan pemerintahan semakin efektif. Percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan juga diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
