Kejari Purwokerto Tahan Camat Non Aktif di Banyumas, Diduga Kasus Penyalahgunaan Dana PNPM

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Jawa Tengah, menahan Camat non aktif Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah berinisial Pjt (53). Penahanan dilakukan setelah melalui pemeriksaan medis dan adminstrasi.

Pjt ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas atas dugaan penyalahgunaan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas senilai Rp 14 miliar. 

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Purbalingga Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp1,9 Miliar

Menurut kuasa hukum tersangka Pjt, Dwi Prasetyo saat dihubungi membenarkan perihal penahanan yang dilakukan Kejari Purwokerto terhadap kliennya di Rutan Banyumas. "Iya sudah ditahan, sebelumnya tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur," kata Dwi kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Sementara menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto, Sunarwan mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Pasalnya yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan dana yang merugikan negara sekitar Rp14 miliar.

"Hari ini tadi sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dr penyidik ke penuntut umum dan langsung dilakukan penahanan," kata Sunarwan.

Baca Juga

Gebrak Datangi Kejari Purwokerto, Pertanyakan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Aspirasi DPRD

Sunarwan menjelaskan, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka Pjt oleh penuntut umum, disebabkan ada kekhawatiran tersangka melarikan diri. Termasuk mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti, maka penuntut umum berpendapat agar tersangka dilakukan penahanan.

"Untuk tahap selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor guna disidangkan," ucapnya.

Selain menahan tersangka Pjt, Kejari Purwokerto sebelumnya juga telah menahan dua tersangka lainnya, yakni Arf (52) Komisaris dan Id (51) Direktur PT LKM KDM Kedungbanteng, Banyumas.

Baca Juga

Jaksa Minta kepada Hakim agar Terdakwa Tetap Ditahan

"Sebelumnya dana eks PNPM Rp 5,9 miliar digunakan untuk modal dan diiventasikan PT LKM KDM sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk kegiatan jasa keuangan simpan pinjam dan berkembang menjadi Rp 14 miliar," kata Sunarwan.

Padahal, lanjut Sunarwan, dalam aturan dana eks PNPM tidak boleh digunakan untuk modal atau investasi PT, tapi harus digunakan untuk simpan pinjam bergulir melalui BUMDes.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, dan minimal satu tahun penjara.

Baca Juga

Kejari Purwokerto Dukung Tujuan Mulia BPJS Kesehatan untuk Masyarakat

Editor : Arbi Anugrah