Dinilai Rawan Penyelewengan BOSP, Bupati Kebumen: Harus Tepat Sasaran

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id - Seluruh kepala sekolah dan guru di lingkungan Pemkab Kebumen diminta tidak melakukan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sebab, Pemkab Kebumen telah meminta kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Dana BOSP di Kebumen memang cukup besar. Untuk SD sebesar Rp90,39 miliar lebih. Sedangkan untuk SMP senilai Rp38,77 miliar lebih.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto saat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana BOSP dan pembinaan terhadap 700-an bendahara menyatakan bahwa BOSP ini rawan diselewengkan.

"Mungkin belum pernah ada rapat BOSP dikoordinasikan bersama se-kabupaten. Ini untuk menyamakan persepsi kita terhadap penggunaan dana BOSP, agar bisa dijalankan sesuai tata aturan, dan juga tepat sasaran,”tegas Bupati.

Bupati menyatakan, untuk memastikan penggunaan dana BOSP tepat sasaran, maka pemerintah daerah tengah melakukan pemeriksaan sekolah secara serentak oleh Inspektorat. 

Di tahun 2023, ini kata Bupati, pemeriksaan sekolah oleh Inspektprat sudah ada di tiga kecamatan.

"Kalau dulu yang diperiksa hanya sebagian kecil, sekarang saya minta semua diperiksa. Ini sudah mulai di tiga kecamatan. Misalnya di Kecamatan Alian, itu yang diperiksa ada puskesmas, desa/kelurahan, dan juga sekolah SD/SMP. Kenapa diperiksa? Karena jangan sampai para pengguna anggaran ini tidak paham kalau ada temuan, sehingga bisa berakibat hukum jika terus dibiarkan,”paparnya.

Menurut Bupati, jangan sampai karena ketidakbenaran dalam penggunaan dana BOSP ada beberapa kepala sekolah dan guru di Kebumen yang kembali didatangi LSM, lalu terjadi kompromi dengan memberikan uang tutup mulut. 

"Untuk itu saya minta persoalan semacam ini benar-benar diperhatikan, jangan diulang-ulang,”katanya.

Bupati berpesan tiga hal terhadap penggunaan dana BOSP ini. Pertama, laksanakan sesuai tata aturan, laporkan jika ada temuan. Kedua, berikan dana BOSP untuk siswa dengan tepat sasaran. Ketiga, tidak boleh lagi pembayaran BOSP dilaksanakan secara cash, melainkan harus non tunai.

"Jadi tiga hal ini mohon bisa dilaksanakan. Nanti siapa yang pengelolaan dana BOSP terbaik, kita kasih reward berupa hadiah ibadah umrah,”tegasnya.

Sedangkan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Amin Rahmanurasjid menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat ada beberapa temuan di sekolah terhadap penggunaan dana BOSP. Amin meminta temuan ini menjadi catatan untuk diperbaiki.

"Inspektorat itu setiap tahun melakukan pemeriksaan dana BOSP. Karena salah satu tugas Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana BOSP. Tahun ini kita sudah mulai di kecamatan, dan temuannya cenderung berulang,”tegasnya.

"Misalnya pajak dari kegiatan belum dibayar. Lalu ada pengeluaran tapi tidak ada kegiatannya. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran uang lembur, kepala sekolah tidak melakukan supervisi penggunaan dana BOSP kepada jajaran di bawahnya, pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi. Ada juga dobel pencatatan di perjalanan dinas,”ujarnya.

Terhadap temuan tersebut, pihaknya meminta ini menjadi catatan serius untuk dibenahi dan dilengkapi jika memang ada kesalahan administrasi dan penggunaannya. Jangan sampai temuan ini terus diulang. "Kalau ada sesuatu yang memang belum jelas dalam penggunaan dana BOSP, mohon jangan ragu untuk koordinasi dengan Inspektorat,”tandas dia. 

Editor : Elde Joyosemito