Inilah Isu yang Dibahas Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Seminar Nasional di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Aula Gedung Setda Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis (13/7/2023).

Mukernas ini dihadiri oleh para pengurus FGSNI dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia. Isu-isu yang dibahas dalam Mukernas ini masih berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan peningkatan kesejahteraan guru madrasah.

"Dalam Mukernas ini, kami terus berupaya untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah di bawah Kementerian Agama. Karena pendidikan yang baik juga merupakan hasil dari guru-guru yang berkualitas," kata Ketua Umum PGSNI, Agus Mukhtar.

Selain itu, tentu saja, pihaknya terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. “Kami semua adalah guru-guru yang bersertifikasi tapi tidak tetap," tambah Mukhar.

Dia menjelaskan bahwa guru bersertifikasi tidak tetap adalah guru-guru yang jabatan dan golongannya belum disamakan dengan guru PNS. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa para guru ini memiliki kesetaraan pendapatan dengan guru PNS.

"Pada tingkat nasional, terdapat 108.000 guru bersertifikasi tidak tetap, dan kami bertujuan untuk menyamakan jabatan dan golongan mereka dengan pegawai negeri sipil," jelasnya.

Di Kebumen sendiri, terdapat 800 guru bersertifikasi tidak tetap. Dia berharap bahwa pada tahun 2023, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, akan menerbitkan SK inpassing bagi para guru yang tergabung dalam FGSNI.

"InshaAllah, kami akan terus berjuang, dan harapannya tahun ini SK bisa dikeluarkan oleh Kementerian Agama," katanya.

Mukernas ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta. Kebumen dipilih sebagai tuan rumah Mukernas karena banyak pengurus yang menginginkan Mukernas diselenggarakan di Kota Beriman, yang juga merupakan tempat kelahiran Ketua Umum, dan juga karena FGSNI lahir di Kebumen.

Sementara itu, Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, menyatakan bahwa salah satu keprihatinan seorang guru adalah pendapatan yang masih sangat kecil, terutama bagi guru honorer. Ia memahami masalah ini.

"Saya sepenuhnya memahami apa yang saudara-saudari perjuangkan, karena banyak guru yang mengeluhkan kepada kami agar kesejahteraan mereka diperhatikan," ucap Bupati.

Bupati mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Sejumlah 768 miliar rupiah telah dialokasikan untuk membayar gaji semua guru, termasuk guru honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Anggaran pendidikan kami dari APBD mencapai 1 triliun rupiah, di mana 768 miliar rupiah digunakan untuk membayar gaji guru, termasuk guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Kami memiliki jumlah guru PPPK terbanyak," ungkapnya.

Bupati berharap bahwa tujuan yang diperjuangkan oleh para guru FGSNI dapat tercapai. "Dengan Mukernas ini, kami berharap guru yang berhasil mengikuti program inpassing atau penyetaraan akan menerima tunjangan bulanan yang setara dengan para guru PNS," tandasnya.

Editor : EldeJoyosemito