Muhammadiyah Tak Izinkan Lembaga Pendidikan Jadi Ajang Kampanye, Haedar: Sering Tidak Terkendali

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak mengizinkan lembaga pendidikan Muhammadiyah dijadikan sebagai ajang kampanye dalam Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Haedar Nashir menanggapi soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye.

"Karena ini urusan internal, Muhammadiyah akan tetap tidak mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan untuk ajang kampanye, apalagi Masjid, karena itu tempat ibadah secara khusyuk," kata Haedar Nashir usai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jumat (1/9/2023) malam.

Baca Juga

Bung Karno dan Muhammadiyah Punya Kedekatan Istimewa

Menurut dia, Muhammadiyah termasuk organisasi yang tetap menjaga agar Masjid, tempat ibadah, tempat pendidikan tidak menjadi tempat untuk kampanye politik. Sebab, dampak dari kampanye dapat menyebabkan hal yang nantinya tidak dapat dikendalikan.

"Bukan kita memandang negatif politik, tetapi dampak dari kampanye itu sering tidak bisa kita manage dan sering kita tidak bisa kendalikan. Karena itu, dari pada kita membuka opsi kampanye di lembaga pendidikan, apalagi di tempat-tempat ibadah yang dampaknya justru tidak terkendali dan akhirnya kohesif sosialnya lepas, kita lebih baik sejak awal preventif," ungkapnya.

Menurut dia, Muhammadiyah juga tidak mengizinkan kampanye dalam bentuk apapun dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk kampanye dialogis. 

Baca Juga

Ganjar Pranowo Sowan Ketua PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

"Karena selalu awalnya dialogis, tapi kan kenyataannya kampanye itu kan panas, masing-masing ingin mendapatkan dukungan. Kemudian tidak selalu bisa kita jamin bahwa satu kontestan datang yang lain bisa datang, itu nanti akan menimbulkan friksi. Sementara di masyarakat bukan hanya Muhammadiyah. Pilihan politik itukan beragam dan saya yakin keputusan MK tidak memaksa institusi itu, bahkan untuk diperintahkan hanya untuk membuka ruang membolehkan," jelasnya.

Termasuk soal penyelenggaraan debat yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa, lembaga ataupun calon kandidat partai politik. Haedar menyarankan agar dicari format penyelenggaraan debat tersebut di luar kampus.

"Menyelenggarakan debat mungkin di cari formatnya saja, bisa saja satu kampus Muhammadiyah dengan kampus lain kerjasama di luar kampus untuk melakukan debat. Sebenarnya orang Indonesia, bangsa Indonesia dan lembaga-lembaga di Indonesia itu mesti kreatif, jangan terkonsentrasi pada pola-pola yang tradisional," pungkasnya.

Editor : Aryo Arbi