Kamis Besok Cak Imin Diperiksa KPK Kasus Sistem Proteksi TKI

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melalukan pemeriksaan ulang terhadap Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin Kamis (7/9) besok. Dalam kasus ini, Cak Imin diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada tahun 2012.

"Tim penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9/2023)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (6/9/2023).

Baca Juga

Datang ke Kebumen, Muhaimin Iskandar Dukung Kebumen Sebagai Kota Santri

Ali mengatakan jadwal ulang pemeriksaan dilakukan pada 7 September 2023 besok, hal tersebut merupakan permohonan dari Cak Imin. Sebab, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut sebelumnya telah meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaannya hingga 7 September 2023. 

"Penjadwalan ulang tersebut sebagaimana penundaan yang dimohonkan sebelumnya oleh saksi, pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk hadir pada Selasa (5/9/2023)," kata Ali.

Ali menjelaskan, penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar pada Kamis besok merupakan waktu yang efektif. Tm penyidik disebutnya juga sudah mengatur jadwal untuk bisa memeriksa Cak Imin. Maka dari itu, KPK meminta agar Cak Imin hadir dan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

"Di mana dalam pemeriksaan nanti, penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan saksi terhadap duduk perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) dimaksud. Sehingga akan membuat terang konstruksi perkaranya," kata Ali.

"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," ujarnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada 5 September 2023. Akan tetapi, Cak Imin belum dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK tersebut. 

Cak Imin mengaku belum bisa menghadiri pemeriksaan tersebut karena ada agenda dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR di Banjarmasin. Dia kemudian meminta kepada KPK agar pemeriksaannya ditunda.

"Saya sudah dapat surat pemanggilan, sebetulnya saya mau datang, tapi acara saya di Banjarmasin, ini pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Sedunia Internasional," kata Cak Imin dikutip pada Selasa, (5/9/2023).

Sebagai informasi, KPK tengah menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang hingga saat ini jumlahnya masih dalam proses penghitungan.

KPK juga sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka diantaranya Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga sudah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri.

Namun sayangnya, KPK masih belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka. Identitas para tersangka baru akan diumumkan setelah adanya proses penahanan dan hingga saat ini KPK masih terus mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus korupsi tersebut.

Editor : Arbi Anugrah