Ini Skenario Kebumen Kalau PPKM Darurat Diperpanjang

KEBUMEN, iNews.id- Pemerintah pusat disebut bakal memperpanjang kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyatakan, pihaknya saat ini sudah menerapkan PPKM darurat. Soal apakah kebijakan ini akan diperpanjang atau tidak, Bupati menegaskan dirinya ikut kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga:

Kebumen Salurkan Bantuan 1.088 Ton Beras untuk 108 Ribu Lebih Warga Terdampak

"Kita sendiri belum menerima suratnya, apakah diperpanjang atau tidak. Masih menunggu," ujar Bupati usai mengikuti rapat dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual bersama kepala daerah di Pendopo Rumah Dinasnya, Rabu (14/7/2021).

Bupati menyatakan, PPKM adalah kebijakan pusat, berbeda dengan PSBB yang merupakan usulan dari daerah. Untuk itu terkait kebijakan ini, pemerintan tetap akan mengacu petunjuk dari pusat.

Baca Juga:

PPKM Darurat, 3.000 PKL di Kebumen Dapat BLT Rp750 Ribu

"Apapun keputusan pusat ini harus kita dukung. Karena penyelesaian Covid-19 ini harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita ikut pusat," jelas Bupati.

Bupati menegaskan, seiring dengan  penerapan PPKM darurat ini, pihaknya juga  memberikan stimulus atau bantuan untuk masyarakat kecil. Sebanyak 3.000 pedagang kaki lima yang berjualan di semua alun-alun di wilayah Kebumen mendapat bantuan sosial masing masing sebesar Rp750 ribu.

Baca Juga:

Masih Ada yang Ngeyel, Tim Gabungan Bubarkan Pengunjung di Kafe yang Nekat Buka

"Bantuan itu akan kita perluas lagi, tidak hanya PKL yang ada di alun-alun Kebumen, Gombong, Karanganyar, Prembun dan Kutowinangun. Para sopir angkot, tukang cukur, juru parkir dan para PKL yang berjualan di jalan protokol juga akan kita kasih bantuan. Artinya kita juga memperhatikan mereka yang terdampak dari PPKM ini," jelas Bupati.

Kemudian Bupati menambahkan, dalam PPKM darurat ini, ia meluruskan soal adanya informasi yang menyebut tempat ibadah bisa kembali dibuka. Menurutnya itu tidak benar. Instruksi Menteri Dalam Negeri, tidak ada yang menyebut tempat ibadah kembali dibuka.

Baca Juga:

Selama PPKM Darurat Tak Ada Lagi Zona Hijau, Semuanya Merah

"Yang benar bahwa masjid ditutup, tapi tetap dikumandangkan adzan. Jadi yang dimaksud masjid dibuka hanya untuk marbot masjid. Mereka azan kemudian melaksanakan salat. Bukan dibuka untuk masyarakat umum. Ini yang perlu diluruskan,"ujar Bupati.