Mengenai keberlanjutan KBM, di mana PKB menjadi salah satu motor penggeraknya, Alwi menyatakan bahwa dirinya menjalankan tugas partai untuk menjalin komunikasi dengan semua partai politik di Banyumas.
Dari hasil komunikasi tersebut, tercapai kesepakatan dan terbentuk KBM. Namun, Alwi menegaskan bahwa rekomendasi tetap menjadi otoritas DPP. DPC maupun desk pilkada hanya sebatas memberikan masukan dan informasi saja.
“Saya yakin, semua teman partai yang ada di KBM paham akan hal tersebut dan semua partai memang menganut aturan yang sama, yaitu rekomendasi menjadi kewenangan DPP,” ucapnya.
Alwi mengakui bahwa keluarnya rekomendasi surat tugas dari DPP kepada Sadewo-Lintarti memunculkan dinamika politik di semua pihak, termasuk di internal PDI Perjuangan Banyumas.
Menurut Alwi, banyak bakal calon wakil bupati dari PDI Perjuangan yang turut dalam kontestasi pilkada.
Dengan munculnya calon wakil bupati dari partai lain, maka hal tersebut menutup peluang kader internal. Di sisi lain, di KBM sendiri, sudah pasti akan memunculkan dinamika politik karena PKB merupakan bagian dari KBM.
“PKB juga memiliki kader ataupun bakal calon yang mendaftar, ada Pak Taefur Arofat yang merupakan ketua NU dua periode dan sekarang ketua MUI Banyumas, ada Gus Lukman, Gus Hasan, dan lainnya. Saya yakin semuanya juga mempunyai kerja politik tersendiri, sehingga masih sangat dinamis,”katanya.
Foto pemberian rekomendasi surat tugas kepada Sadewo-Lintarti berlangsung di Ungaran dalam acara Sekolah Kepemimpinan PKB, di mana yang diundang adalah para anggota DPR/DPRD terpilih.
Editor : EldeJoyosemito