Penerapan TQM, Kunci Peningkatan Kepuasan Pelayanan Publik: Kasus PLUT KUMKM Jateng

Oleh: Rahayu Budi Arthani

UNDANG-undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020, memliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek tata Kelola pemerintahan terutama terkait pada investasi, dan perizinan. Investasi dan perizinan merupakan hal yang sangat terkait dari aspek pelayanan publik sehingga menuntut Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan.

Baca Juga

Maraknya Judi Online, Gangguan Jiwa dan Terapi Terkini

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mampu memandang produk/jasa layanan sebagaimana konsumen/pelanggan memandang produk/jasa layanan tersebut. Konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum.

Perubahan paradigma baru dalam pelayanan dari konsep “birokrasi yang dilayani” menjadi “birokrasi yang melayani” mempunyai peranan penting dalam pencapaian program pembangunan serta untuk pencapaian Visi-Misi Pemerintah Daerah. Begitu penting konsep paradigma dalam hal pelayanan birokrasi pemerintah. Pelayanan birokrasi pemerintah yang bersifat agile yang mengedepankan kualitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sehingga birokrasi menjadi cepat dan efisien. 

Hal ini tentu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek administrasi, regulasi, dan SDM, yang pada akhirnya nanti akan mewujudkan pelayanan prima, hal ini sebagai upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung Visi-Misi yang telah ditetapkan. Perubahan paradigma dalam pelayanan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. 

Baca Juga

Pendidikan dan Kemerdekaan dalam Perspektif Islam

Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan PLUT KUMKM Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Selain itu program Mengembangkan program-program yang mendukung inovasi, teknologi, serta akses terhadap pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PLUT KUMKM Jawa Tengah yaitu memberikan pelayanan prima berupa konsultasi usaha, pendampingan usaha, fasilitasi akses pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan, akses pemasaran, legalitas usaha, fasilitasi IT dan Kerjasama atau networking.

Sebagiamana Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 9 Tahun 2023 mengatur tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu peran PLUT KUMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peran serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta wirausaha. Selain itu dukungan penyediaan jasa layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Konsep Total Quality Manajemen (TQM)

Total Quality Management sebagai Perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Kualitas menjadi hal yang utama menjadi titik fokus setiap organisasi. Berbagai hal telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan termasuk implementasi Total Quality Management (TQM) yang disebut juga dengan Manajemen Mutu Terpadu atau Manajemen Kualitas Terpadu. Dalam Total Quality Management ada 3 (tiga) hal yang menjadi sasaran sehingga perlu diperhatikan yaitu: Penjaminan Mutu, Pengendalian Mutu, dan Perbaikan Mutu.

Editor : Arbi Anugrah