Kejari Purwokerto Usut Dugaan Penyimpangan Dana Aspirasi DPRD

PURWOKERTO, iNews.id- Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto melakukan pengusutan terhadap dana aspirasi DPRD Banyumas atau dana bantuan keuangan desa tahun anggaran 2018-2019. Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) telah melakukan proses penyelidikan.

Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan mengatakan bahwa pada saat penyelidikan, pihaknya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD, ASN dan penyedia jasa atau kontraktor. Pihaknya telah melakukan ekspose atau gelar perkara internal. “Mulai Senin (16/8), pengusutan dugaan penyimpangan dan bantuan keuangan  desa dengan sumber APBD tahun 2018-2019 dinaikan ke tahap penyidikan,”jelas Sunarwan pada Rabu (18/8).

Baca Juga

Gebrak Datangi Kejari Purwokerto, Pertanyakan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Aspirasi DPRD

Menurutnya, kasus dugaan penyelewengan bantuan keuangan desa atau dana aspirasi anggota dewan, diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp525 juta lebih. Rincian kerugian adalah pembiayaan proyek infrastruktur yang diduga ada pengurangan volume pekerjaan.

Dikatakan oleh Sunarwan, penyiidik Tipikor Kejari Purwokerto mulai melakukan pengusutan perkara penyimpangan tersebut sejak tahun 2020 lalu. Penyelidikan dilakukan karena ada dugaan dana aspirasi terjadi penyimpangan dalam relaisasi untuk kegiatan infrastruktur atau fisik.

Dari pemeriksaan sementara, indikasi dugaan kasus korupsi adalah penyimpangan spesifikasi dan munculnya dugaan permintaan fee depan serta pengurangan volume pekerjaan.

Baca Juga

Diduga Kasus Korupsi BPD Jateng Cabang Jakarta, 2 Dirut PT di Indonesia Ditahan Bareskim Polri

Editor : EldeJoyosemito