Program Pelajar Nakal Masuk Barak Militer Tuai Polemik, JPPI Lontarkan Kritik

“Kami menyerukan seluruh elemen masyarakat, pendidik, orang tua, serta aktivis pendidikan untuk bersama-sama menolak program barak militer ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, TNI membantah tudingan bahwa program ini adalah bentuk militerisasi pendidikan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa yang diterapkan hanyalah pendidikan kedisiplinan sederhana.
“Kalau cuma bangun jam 04.30 pagi, lalu salat dan senam, menurut saya itu bukan militerisme. Itu hanya gerakan disiplin saja,” kata Kristomei. Ia menyebut TNI telah menyusun jadwal ketat untuk membantu anak-anak bermasalah membiasakan hidup lebih teratur.
Berbeda dengan JPPI, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, justru memandang positif gagasan ini. Menurut Pigai, bila program tersebut terbukti berhasil, pemerintah bisa mempertimbangkan penerapan secara nasional.
“Kalau uji coba pertama ini berjalan baik dan hasilnya bagus, kami akan meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan peraturan supaya ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ungkap Pigai di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Meski begitu, Pigai menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program ini tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Editor : EldeJoyosemito