PHK Massal di Industri Media Disorot Dewan Pers, Ancaman Serius terhadap Jurnalisme

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantam industri media di Indonesia mendapat perhatian serius dari Dewan Pers. Lonjakan PHK ini dinilai sebagai situasi yang mengkhawatirkan, karena tak hanya berdampak pada pekerja media, tetapi juga pada kualitas pemberitaan yang diterima publik.

Komisioner Dewan Pers Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Abdul Manan, menyatakan bahwa badai PHK ini merupakan imbas langsung dari disrupsi digital yang telah mengubah ekosistem media secara drastis. Dampaknya semakin diperparah oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.

Baca Juga

Dua Media Online di Banyumas Dilaporkan Polisi, Diduga Terkait Pencemaran Nama Baik

“PHK di media massa belakangan ini merupakan peristiwa yang memprihatinkan, sebagai dampak lanjutan dari disrupsi ekonomi media akibat digitalisasi. Ekonomi yang sedang melambat, termasuk perkembangan di dunia internasional, semakin memperparahnya,” ujar Manan dikutip dari iNews.id, Sabtu (17/5/2025).

Manan menambahkan, krisis ini otomatis menyeret profesi wartawan sebagai pihak yang paling terdampak. Minimnya sumber daya di ruang redaksi akan mengurangi kemampuan media dalam menjangkau dan meliput peristiwa penting secara menyeluruh.

“Dampak langsungnya adalah akan lebih banyak berita penting yang mungkin tidak akan bisa di-cover media, yang itu akan mengurangi kemampuan media memberikan informasi kepada publik,” jelasnya.

Baca Juga

Jokowi Sebut Dunia Pers Tidak Baik-Baik Saja, Dewan Pers: Concern Positif

Dalam kondisi penuh tekanan seperti ini, banyak ruang redaksi terpaksa menyusun prioritas liputan secara ketat. Salah satu langkah efisiensi yang diambil sejumlah media adalah mengandalkan siaran pers sebagai bahan berita, tanpa melalui proses peliputan langsung di lapangan.

Namun, Manan menilai langkah ini bukan solusi jangka panjang. Menurutnya, jika media terlalu bergantung pada materi dari humas atau public relation (PR), maka fungsi media sebagai pengawas publik akan tergerus.

"Informasi dari PR (public relation/humas) itu sangat mungkin sudah tersedia di banyak tempat lain, dan itu akan membuat nilai beritanya jadi berkurang. Jika tak ada nilai tambah yang disajikan media, itu membuat publik juga makin tidak tertarik untuk melirik media. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini akan menurunkan kepercayaan publik kepada media," paparnya.

Baca Juga

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra Wafat, Alami Gangguan Kesehatan di Malaysia

Ia pun menekankan pentingnya menjaga keberadaan jurnalis di lapangan, meski dalam situasi sulit. Efisiensi yang dilakukan industri media sebaiknya tidak mengorbankan inti dari jurnalisme itu sendiri.

“Jurnalis adalah tulang punggung media, yang kehilangannya akan membuat media diragukan akan bisa bertahan lama,” pungkas Manan.

Editor : Arbi Anugrah