Banyumas Peroleh Hibah USD 150 Ribu dari Lembaga PBB UNCDF untuk Perkuat Penanganan Sampah

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Konsistensi pengelolan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat perhatian khusus dari lembaga PBB. Atas keberhasilannya dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan, Banyumas memperoleh hibah senilai USD 150 ribu dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF), sebuah lembaga keuangan pembangunan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dana tersebut disalurkan melalui program Smart Green ASEAN Cities dan tidak diberikan langsung kepada pemerintah daerah, melainkan melalui dua mitra pelaksana, yakni PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pendamping Greenprosa. Skema penyaluran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi hibah internasional yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga

38 Pejabat Banyumas Dilantik, Bupati Sadewo Minta Mereka Menjadi Tim Perubahan

“Grant ini bukan diberikan langsung ke Pemkab, tapi disalurkan melalui mitra, yaitu PT BIJ dan Greenprosa. Sepanjang sesuai aturan, kami menyambut baik semua bentuk dukungan untuk penanganan sampah. Komitmen kami jelas: setiap bantuan akan diterima dan dikelola secara bertanggung jawab,” ujar Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat menerima kunjungan perwakilan UNCDF, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (11/6/2025).

Dari total dana hibah tersebut, PT BIJ akan mengelola sekitar USD 120 ribu secara bertahap hingga akhir 2025. Direktur BIJ, Andharu Haryo Nugroho menjelaskan, dana ini akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni teknologi pemrosesan sampah menjadi bahan bakar alternatif.

“Saat ini produksi RDF kami telah mencapai 56 ton per hari, melonjak tajam dari sebelumnya hanya 8 ton per hari. Bantuan hibah ini akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi, sekaligus menyerap lebih banyak sampah yang diolah secara berkelanjutan,” jelasnya.

Baca Juga

Provit Farm Village Resmi Dibuka, Ini Wisata yang Ditawarkan

Sementara itu, sekitar USD 30 ribu dari dana hibah dialokasikan untuk Greenprosa yang berperan sebagai pendamping dan mitra pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dana ini akan digunakan untuk mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar lebih profesional dan mandiri.

“Kami juga bertindak sebagai offtaker dari KSM. Salah satu yang kami dampingi adalah KSM Brayan di Desa Tanjung, yang sudah mulai melakukan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Kami ingin mereka naik kelas agar ke depan bisa mengakses hibah langsung secara mandiri,” kata CEO Greenprosa, Arky Gilang.

Ia menambahkan, program pendampingan ini akan berlangsung selama enam bulan dengan fokus pada pelatihan, peningkatan kapasitas teknis, dan penguatan kelembagaan KSM.

Baca Juga

BHHC Jelajah Banjoemas Kota Lama, Menghidupkan Sejarah Lewat Arsip dan Bangunan Bersejarah

Penghargaan atas capaian Banyumas juga disampaikan oleh perwakilan Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Supriyanto. Menurutnya, Banyumas menunjukkan konsistensi dalam penanganan sampah sejak 2018 dan layak menjadi percontohan nasional.

“Banyumas punya sistem yang sudah jalan. Mereka sudah memiliki peta jalan pengelolaan sampah, memahami beban yang harus dikelola, dan menerapkannya secara sistematis. Bahkan UNCDF menilai Banyumas lebih baik dibanding kota-kota lain dalam hal keberlanjutan,” jelas Agus.

Ia menegaskan bahwa Banyumas bisa menjadi model replikasi bagi daerah lain. “Ke depan, prinsip polluter pays atau pencemar harus membayar bisa diterapkan lebih luas. Banyumas sudah berada di jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada APBD,” ujarnya.

Baca Juga

Pemkab Banyumas Gelar Rapat PPTPKH, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Warga Sekitar Hutan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, Widodo Sugiri, mengungkapkan bahwa dari sekitar 700 ton timbunan sampah per hari yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk hampir dua juta jiwa, sekitar 70 persen atau 493 ton telah tertangani melalui sistem tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

“Sisanya sekitar 30 persen akan ditangani dengan pembangunan 12 TPST baru pada tahun depan. Ini bagian dari upaya sistematis agar semua sampah bisa terkelola secara optimal,” ujarnya.

Editor : EldeJoyosemito