Kebumen Masih Hadapi 13.660 RTLH, Wamen PKP Tawarkan Tiga Solusi Percepatan Perumahan

Baca Juga

Pemkab Kebumen Raih Penghargaan Penyelenggaraan Air Minum Aman

Bupati Lilis juga menyampaikan permohonan agar harga rumah subsidi di Kebumen—yang menyandang status sebagai daerah termiskin di Jawa Tengah—dapat diturunkan di bawah Rp100 juta serta memperbolehkan pembangunan rumah di atas tanah milik sendiri, bukan milik pengembang. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2026 pun diserahkan langsung kepada Wamen Fahri.

Dalam arahannya, Fahri Hamzah menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kebumen dan menyebut ketimpangan sebagai isu utama. “Kita harus akhiri ketimpangan. Kabupaten Kebumen ini yang termiskin di Jateng,” ujarnya tegas.

Wamen Fahri juga memaparkan tiga program utama Kementerian PKP dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan nasional yakni Program Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun menjadi salah satu prioritas nasional yang diusung Presiden. Skema ini menggunakan pola Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,8 juta untuk setiap unit rumah. 

Baca Juga

2.307 Siswa SD di Kebumen Peroleh Beasiswa Rp400 Ribu Tiap Bulan

Rinciannya meliputi Rp1,8 juta untuk persiapan, Rp2,5 juta untuk upah pemilik rumah, serta Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan. Dalam implementasinya, Wakil Menteri Fahri Hamzah juga mendorong peran koperasi sebagai pemasok bahan bangunan, serta menekankan pentingnya sanitasi sehat dan kelengkapan rumah yang memenuhi standar dasar seperti alas, dinding, dan atap (aladin).

Sementara itu, Restorasi Kawasan Pesisir menjadi fokus program lainnya, dengan target 1.000 titik kawasan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Program ini akan dikelola secara kolaboratif bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan anggaran berkisar antara Rp20 hingga Rp22 miliar untuk setiap kawasan. Inisiatif ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan kualitas permukiman, serta mendukung ekonomi masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang saat ini diperkirakan mencapai 10 juta unit, Fahri Hamzah mengusulkan pembangunan rumah vertikal di wilayah dengan kepadatan tinggi. Menurutnya, hunian vertikal menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan lahan, sekaligus mempercepat penyediaan tempat tinggal layak bagi masyarakat perkotaan yang terdampak kekurangan hunian.

Baca Juga

Peringati Tahun Baru Islam, 3.000 Anak Yatim di Kebumen dapat Santunan

Menurut Fahri, tingginya harga rumah menjadi salah satu akar permasalahan perumahan di Indonesia yang perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki tempat tinggal layak.

Editor : EldeJoyosemito