Dinas di Purbalingga Dirampingkan dari 27 Jadi 23, Hemat Rp3,49 Miliar

“Pada akhirnya, mekanisme pertanggungjawaban akan menjadi lebih baik, baik secara individu maupun kelembagaan,” ujar Dimas.

Menanggapi pertanyaan terkait masa transisi kelembagaan, Dimas menyebutkan bahwa tim evaluasi bersama dinas terdampak telah melakukan sejumlah penyesuaian, mulai dari tugas dan fungsi, dokumen perencanaan dan penganggaran, aset, sumber daya manusia, hingga pengelolaan arsip.

Baca Juga

DLH Purbalingga Usulkan 12 Sekolah Masuk Program Adiwiyata

Wabup juga sepakat dengan pandangan fraksi yang menekankan pentingnya misi Bupati sebagai dasar pembentukan organisasi. Hal ini sejalan dengan misi ketiga Bupati Fahmi Muhammad Hanif yang fokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui, dua Raperda yang diajukan pemerintah mencakup revisi Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan Raperda penyelenggaraan inovasi daerah. 

Struktur organisasi yang ramping dan profesional diharapkan mampu mendukung ekosistem riset, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan daya saing Purbalingga secara berkelanjutan.
 

Editor : EldeJoyosemito