Akademisi: Pangkas Tunjangan DPRD Banyumas untuk Program Pro-Rakyat

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Polemik tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Banyumas kembali menuai sorotan. 

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Dr. Barid Hardiyanto, M.Si., menawarkan alternatif pemanfaatan anggaran yang dinilai lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Alihkan Dana Tunjangan DPRD Rp118 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

Menurut Barid, potensi dana besar dapat dihemat jika tunjangan anggota dewan dipangkas sebagian. “Dengan jumlah 50 anggota dewan, jika tunjangan tiap orang dikurangi Rp30 juta per bulan, maka terkumpul Rp1,5 miliar per bulan atau Rp18 miliar per tahun,” jelasnya.

Ia menilai, anggaran Rp18 miliar tersebut dapat diarahkan pada tiga kebutuhan mendesak di Banyumas. Pertama, untuk mengembalikan kuota penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikabarkan banyak berkurang, dengan rata-rata lebih dari 100 orang per desa. 

Kedua, memperbaiki infrastruktur jalan kabupaten dan desa yang rusak, demi kelancaran mobilitas dan roda ekonomi warga. Ketiga, membiayai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.

Baca Juga

Mahasiswa Purwokerto Demo, Tuntut Tunjangan DPRD untuk Program Kerakyatan

“Dana itu juga bisa digunakan untuk program lain yang langsung menyentuh rakyat. Intinya, anggaran publik harus kembali pada esensinya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya segelintir elite,” tegas Barid, yang juga aktif di Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH).

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar efisiensi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. “Harus ada mekanisme transparansi yang jelas. Jangan sampai dana hanya dipindahkan ke pos-pos yang tidak produktif seperti dana aspirasi atau kunjungan kerja,” ujarnya.

Barid juga menekankan pentingnya meninjau ulang berbagai pos anggaran, baik di legislatif maupun eksekutif, yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan publik. 

Baca Juga

DPRD Banyumas Ajukan Evaluasi Perbup Tunjangan Usai Banjir Kritik 

“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal kepatutan, empati, dan keberpihakan. Dengan pengalihan yang tepat, sumber daya besar bisa digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial,” tutupnya.

Editor : EldeJoyosemito