Bupati Pastikan Evaluasi Perbup Tunjangan DPRD, Libatkan APH dan Konsultasi dengan Gubernur

Baca Juga

Hanung Cahyo Saputro Resmi Jabat Pj Bupati Banyumas Gantikan Husein-Sadewo

Ia menjelaskan, tunjangan perumahan merupakan hak anggota dewan karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah dinas akibat keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, Sadewo menegaskan bahwa Perbup Nomor 9 Tahun 2025 bukan produk kebijakan dirinya, melainkan ditetapkan oleh penjabat (Pj) bupati sebelumnya. 

“Perbup ini memang kewenangan bupati, tapi ada mekanisme yang harus ditempuh untuk mengubahnya. Saya tegaskan, saya ini bupati yang terikat aturan, bukan direktur perusahaan yang bisa mengubah kebijakan seketika,” tegasnya.

Baca Juga

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Banyumas Mulai Tempati Rumah Pribadi di Cilongok

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Banyumas telah mengirimkan surat resmi kepada bupati untuk meminta evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2025. Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, menyatakan langkah itu merupakan bentuk nyata respons dewan terhadap aspirasi masyarakat yang menilai aturan tersebut perlu dikaji ulang.

Editor: EldeJoyosemito