BI Purwokerto Perkuat Sinergi Lintas Lembaga dalam Pemberantasan Uang Palsu

Baca Juga

BI Gelar ESyar 2024 di UMP, Perkuat Ekosistem dan Gaya Hidup Halal

“Polri terus memantau pola baru yang digunakan pelaku. Data pengungkapan kasus menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum perlu diperbarui sesuai dinamika lapangan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan BIN, Agen Ahli Madya Sumardiyanto, menekankan dampak uang palsu terhadap stabilitas negara.

“Kejahatan uang palsu tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga bisa memengaruhi keamanan nasional. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah kunci untuk mencegah peredarannya,” jelasnya.

Dari sisi penegakan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Agus Komarudin, menegaskan peran pengadilan dalam proses pemberantasan.

“Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan, termasuk izin sita, izin geledah, dan izin pemusnahan barang bukti. Itu bagian dari upaya menutup ruang gerak pelaku,” terangnya.

Sementara Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Irwansyah, menyoroti aspek pembuktian di persidangan. “Barang bukti fisik uang palsu, keterangan saksi ahli, dan saksi lainnya menjadi elemen penting dalam pembuktian kasus di persidangan,” paparnya.

Bank Indonesia juga menegaskan perannya dalam edukasi publik. Perwakilan Departemen Pengelolaan Uang BI menyampaikan pentingnya literasi masyarakat mengenai Rupiah. Pihaknya terus memperkuat edukasi melalui program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah serta mengoptimalkan pengamanan uang Rupiah Emisi 2022.

Melalui FGD ini, BI Purwokerto berharap sinergi antaranggota BOTASUPAL semakin kokoh dalam mencegah peredaran uang palsu sejak dini. Kerja sama lintas lembaga tersebut juga diharapkan mampu mempercepat proses hukum dan memberi efek jera bagi pelaku.

Editor : EldeJoyosemito