Bupati Banyumas Percepat Transaksi Non Tunai untuk Transparansi Keuangan Desa

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran. 

Pesan tersebut ia sampaikan di hadapan para camat se-Kabupaten Banyumas dalam pengarahan tentang percepatan implementasi transaksi non tunai keuangan desa yang digelar di Oemah Daun Purwokerto, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga

Bupati Banyumas Paparkan Pengelolaan Sampah di Kuala Lumpur Sustainability Summit 2025

Sadewo menjelaskan bahwa desa adalah penggerak utama pembangunan daerah. Karena itu, setiap proses pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. 

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mendorong transformasi digital melalui penerapan transaksi non tunai, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.3.1.3/4910/SJ.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Banyumas telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 100.3.1.3/5273 Tahun 2025 mengenai implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa. 

Baca Juga

Banyumas Terima USD 150 Ribu, Siap Lanjutkan Penanganan Sampah hingga Zero Sebelum 2029

Mulai 1 Desember 2025, pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD diwajibkan menggunakan Cash Management System (CMS) Bank Jateng yang terintegrasi dengan Siskeudes Link.

Menurut Sadewo, sistem pembayaran non tunai akan meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, mengurangi risiko kehilangan dana, serta mempercepat proses pelaporan. Ia juga meminta para camat memastikan seluruh aparatur desa segera memiliki rekening Bank Jateng agar transisi sistem berjalan lancar.

Kepala Dinsospermades Banyumas, Hirawan Danan Putra, menjelaskan bahwa penerapan CMS berbasis Siskeudes Link akan dilakukan bertahap. Tahap awal mencakup pembayaran siltap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD.

Baca Juga

Usai Demo Besar-besaran di Pati, Sekjen Gerindra Minta Ini kepada Bupati Sudewo 

Ia menilai sistem non tunai membawa banyak keuntungan, seperti mencegah penyelewengan dana, memastikan penyetoran pajak tepat waktu, menyediakan bukti pertanggungjawaban digital, mengurangi risiko kehilangan atau perampokan, serta menghadirkan data pelaporan keuangan desa secara real time.

Hirawan menutup dengan menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan dari camat agar seluruh proses implementasi transaksi non tunai di desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Editor : EldeJoyosemito