Terjadi Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini yang Dilakukan Pemkab Kebumen

Isu kekerasan terhadap pekerja migran, terutama perempuan, turut menjadi perhatian dalam acara ini. Masih maraknya penahanan dokumen, pembatasan komunikasi, hingga eksploitasi menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi ini dinilai membutuhkan perubahan paradigma pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Teknologi digital disebut menjadi pedang bermata dua. Selain membuka peluang, teknologi juga dimanfaatkan untuk merekrut pekerja migran ilegal melalui skema penipuan dengan janji gaji tinggi ke Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Perempuan penyandang disabilitas juga mengalami kerentanan ganda. Meski SPHPN 2021 menyebut 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, data khusus perempuan disabilitas di Kebumen masih minim. Hal ini mempertegas kebutuhan penguatan sistem pencatatan dan layanan yang inklusif.

Peringatan HAKTP 2025 di Kebumen dikemas dalam bentuk talk show, pentas seni, bedah buku, pemutaran film, hingga bazar DESBUMI. Bedah Buku “Feminisme Nusantara” menghadirkan Nurul Hanivah dan Muhammad Fauhan Fawaqi. Sementara talk show menghadirkan narasumber S.F. Aqilah, Yunita Prasetyani (Kepala Dinsos P3A), dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika (Komisi E DPRD Jateng), serta Elisabet SA Widyastuti (PKBI Jateng).

Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi untuk menciptakan ruang digital yang aman, memperkuat kebijakan ramah perempuan, serta menjamin kerja layak bagi pekerja migran perempuan dan penyandang disabilitas.

Sebanyak 90 peserta hadir dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Migrant CARE, PEKKA, PPRBM, organisasi penyandang disabilitas, hingga perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kebumen.

Editor : EldeJoyosemito