UMP Resmi Bangun Megatorium, Haedar Nashir: Ruang Strategis Kajian Ekonomi Kerakyatan
Ia menambahkan, pemilihan nama Margono Djojohadikusumo memiliki makna historis dan intelektual yang kuat, terutama bagi Banyumas dan pengembangan ekonomi nasional.
“Banyumas banget, ekonomi banget dan itu harus digali, karena saat ini mulai kurang terkenal, padahal pemikirannya sangat keren,” ungkapnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menegaskan bahwa pembangunan Megatorium ini memiliki tujuan ideologis dan historis, yakni merekatkan mata rantai pemikiran tiga tokoh besar yang memiliki keterkaitan dengan Purwokerto dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan.
“Kita akan membangun Megatorium yang dinamakan Gedung Margono Djojohadikusumo untuk merekat mata rantai tiga tokoh yang punya kaitan dengan Purwokerto, punya kaitan dengan Jawa Tengah bagian sini,” ujar Prof. Haedar.
Ia menjelaskan, Margono Djojohadikusumo merupakan tokoh asli Purwokerto sekaligus pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Pemikiran ekonomi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Sumitro Djojohadikusumo sebagai begawan ekonomi nasional, hingga diterjemahkan dalam praktik kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Margono itu pendiri BNI, kemudian Pak Sumitro begawan ekonomi, Prabowo meneruskan menjadi presiden untuk meletakkan ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi Pasal 33. Nah itu perjalanan panjang,” tegasnya.
Melalui pembangunan Megatorium, UMP menegaskan posisinya sebagai bagian penting dalam pengembangan pemikiran dan praktik ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi.
“Maka UMP ingin berbagi yakni melakukan kajian-kajian dan mendidik anak-anak di fakultas ekonomi yang bisa meneruskan, melaksanakan ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Prof. Haedar.
Pembangunan Gedung Megatorium Margono Djojohadikusumo diharapkan menjadi tonggak baru bagi UMP dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kebangsaan, serta kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Arbi Anugrah