Soal Iuran BPJS dan UHC, Begini Kata Mensos dan Bupati Banyumas

Bahkan, rencana itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Ketika Anak Tunarungu Kritik Risma Karena Paksa Bicara

Menurut dia, persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial maupun jaminan kesehatan adalah akurasi data. Karena itu, pemerintah sedang memperkuat Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos) agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan penerima manfaat.

"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," ujarnya.

Pemutakhiran data dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perangkat desa dan pengurus RT/RW. 

Baca Juga

Pencairan BPNT Ditahan, Mensos Risma Ngamuk di Tuban

BPS bertugas melakukan verifikasi dan validasi, sementara unsur pemerintahan di daerah membantu memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Gus Ipul menjelaskan, sistem perlindungan sosial digital tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. 

Teknologi yang digunakan tidak hanya mengandalkan data nama dan alamat (by name by address), tetapi juga dilengkapi pengenalan wajah (face recognition) atau biometrik.

Editor: EldeJoyosemito