Siapa Pengganti Gibran sebagai Wapres? Yusril: Harus dari Partai Koalisi

Diatur dalam UU MD3 dan UUD 1945

Ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Kedua calon harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Yusril mengatakan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut.

Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Sembilan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diusung sembilan partai politik. Koalisi tersebut terdiri atas empat partai parlemen dan lima partai nonparlemen.

Empat partai yang memiliki kursi di DPR adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Sementara lima partai nonparlemen yang turut memberikan dukungan yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, serta Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Dengan ketentuan tersebut, sembilan partai politik itu memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme pengusulan calon pengganti Gibran. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Editor: EldeJoyosemito