JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian, mengungkapkan jika pihaknya selalu tekor soal anggaran perbaikan jalan nasional. Penyebab utamanya adalah tonase truk berat yang menjadi alasan perbaikan jalan nasional harus selalu dilakukan dan memakan anggaran yang cukup besar.
Dia mencontohkan salah satu jalan nasional yang ada di Jambi, jalan tersebut rusak akibat aktivitas pertambangan batu bara. Setidaknya membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 triliun untuk memperbaiki jalan sepanjang 200 Km yang rusak di provinsi tersebut.
"Ini memang menjadi buah simalakama untuk kita, secara sistem (negara) mendapatkan Rp600 miliar, kita harus spending Rp1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya," ujar Hedy, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Menurut dia, anggaran sebesar Rp1,2 triliun tak mencukupi, karena jalan selalu rusak jika tidak ada pengaturan tentang pembatasan truk batu bara yang melintas jalan nasional di wilayah Jambi.
Karena tidak ada pembatasan, maka jalan yang diperbaiki tidak akan bertahan lama, sehingga pemerintah harus terus menambah anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat perlintasan truk batu bara. Apalagi jika tidak ada regulasi yang tegas melakukan tindakan pencegahan.
"Kami ingin sebetulnya memang, jalan itu ada cara penggunaannya, kalau cara penggunaan tidak benar, pasti akan cepat rusak, jadi saya kira kalau jalan digunakan batu bara, yang menurut aturan, mestinya batu bara itu menggunakan jalan tambang, atau jalan khusus," ujar Hedy.
Dia menjelaskan, jika truk-truk yang punya kapasitas besar, apabila hendak menggunakan jalan nasional harus mengantongi izin terlebih dahulu. Sehingga tidak bisa truk-truk berat bebas melintas di jalan nasional.
"Jadi kalau ini pengaturan pengguna jalan tidak diperbaiki, maka menggunakan uang disitu akan tidak efektif, bakal rusak lagi dan rusak lagi," ungkap Hedy.
Hedy mengatakan, preservasi jalan bukan hanya masalah anggaran, karena jika tidak ada perubahan dari aturan pengguna jalan nasional yang dilintasi truk berat, maka pemerintah bakal terus-terusan tekor
"Katakanlah butuh Rp1,2 triliun, tapi penggunaan jalannya benar, tentu akan kita carikan uangnya, walaupun itu bertahap, misalnya lewat SBSN, atau apapun, tapi memang mau kita carikan bagaimana kalau pengunaannya seperti ini, ini kami jadi susah mengusulkan juga," tutur Hedy.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
