KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Pemkab Kebumen mengadakan penyusunan rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabumian, pekan kalu
Penyususan rencana away dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, Pj Sekda Kebumen Aden Andri Susilo, Kepala Bappeda Kebumen Edi Rianto, serta seluruh pimpinan OPD, akademisi, dan ormas.
Bupati bermimpi bahwa dalam 20 tahun ke depan, atau tahun 2045, dengan kemajuan teknologi yang pesat, pelayanan publik di Kebumen akan menjadi sepenuhnya digital. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, mereka hanya perlu mengklik dari rumah. Layanan akan menjadi lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan gratis.
"Bila kita mengingat 20 tahun yang lalu, pada saat itu masyarakat kita belum akrab dengan internet, dan ponsel pintar masih sangat jarang. Sekarang, bahkan anak-anak kecil sudah memiliki ponsel, dan hampir semua orang memiliki akun media sosial," ujar Bupati.
Bupati juga mencatat bahwa kendaraan di Kebumen saat ini sudah sangat umum, hampir setiap rumah memiliki sepeda motor, dan jumlah mobil juga semakin meningkat. Ini adalah perubahan yang signifikan dibandingkan dengan situasi 20 tahun lalu.
"Banyak perubahan yang kita saksikan, yang mungkin dulu sulit kita bayangkan. Ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun ke depan, perubahan apa pun mungkin terjadi jika kita memiliki keberanian dan tekad untuk melakukan perubahan. Kita harus bekerja keras untuk mencapai lompatan tersebut," katanya.
Bupati menyebutkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki banyak tantangan terkait kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang harus direncanakan dengan baik agar masyarakat Kebumen siap menyambut "Indonesia emas" pada tahun 2045.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Tengah Harso Susilo menambahkan bahwa visi dan misi RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2045 telah sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi dan Pemerintah pusat.
"Isu-isu strategisnya hampir sama di semua tingkatan. Penyusunan RPJPD ini harus sesuai dengan arahan provinsi dan pusat, meskipun ada perbedaan dalam detail kebijakannya. Namun, arahnya tetap sama," ujar Harso.
Ia juga mencatat adanya 10 isu strategis dalam pembangunan jangka panjang provinsi yang relevan dengan masalah di kabupaten/kota, termasuk bonus demografi, kemiskinan, tata kelola, dan kondusifitas wilayah.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
