PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id-Pemkab Purbalingga sukses untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, mereka diberikan insentif fiskal sebesar Rp. 6.186.796.000 oleh Pemerintah Pusat.
"Alhamdulillah, upaya keras kami dalam mengurangi stunting mendapatkan penghargaan berupa insentif yang akan meningkatkan kapasitas keuangan kita," ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi setelah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat sore, (6/10/2023).
Pada acara tersebut, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu dari 55 kabupaten/kota yang menerima penghargaan berupa insentif fiskal karena telah berhasil menurunkan angka stunting melebihi capaian nasional.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, serta didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Menurut Bupati Tiwi, prestasi ini adalah hasil kerjasama semua pihak yang memiliki tekad dan bekerja keras untuk memastikan anak-anak kita terbebas dari stunting. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, para kader kesehatan, dan semua yang telah berkontribusi dalam upaya mengurangi stunting," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kata Bupati Tiwi, berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting dan menargetkan pada tahun 2024 angka stunting dapat mencapai 10 persen.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah menerima insentif fiskal karena berhasil menurunkan angka stunting. "Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Ini bukan akhir tujuan, tetapi semoga menjadi dorongan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik," katanya.
Wakil Presiden juga menetapkan target penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. "Kita harus mencapai target ini meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan yang semakin berat," tambahnya.
Menurutnya, tahun mendatang adalah tahun politik, sehingga penting untuk memastikan bahwa pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah tetap memprioritaskan penurunan stunting dalam agenda pembangunan.
Wakil Presiden juga mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai kebijakan hukum, politik, sosial, budaya, dan pendekatan keagamaan.
Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, dr Jusi Febrianto, melaporkan bahwa prevalensi stunting di Purbalingga per Oktober 2023 mencapai 12,3 persen.
"Meskipun ini sudah melebihi target nasional yang mengharapkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian ini," katanya.
Jusi juga menjelaskan bahwa Pemkab Purbalingga telah melaksanakan berbagai program konkret untuk mengurangi stunting, seperti penyediaan alat antropometri sebanyak 1.067 unit agar semua posyandu memiliki alat ukur balita yang standar dan terkalibrasi.
Selain itu, mereka juga memberikan makanan tambahan bagi balita, mengimplementasikan program 'Aksi Cegah Stunting', dan meningkatkan kapasitas kader kesehatan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
