"Masalah sampah tidak cukup hanya dilihat dari pemerintah saja, tapi bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi masalah sampah tentunya ini bukan masalah pemerintahan daerah yang lambat tapi bagaimana perilaku masyarakat. Nanti kita akan cari formulanya agar masyarakat tersosialisasi dengan baik, dan pemerintah daerah juga bisa melakukan tugas dengan baik," lanjutnya.
Demikian halnya dengan masalah yang lain, seperti pembangunan, kemiskinan, kematian anak dan ibu hamil serta lainnya.
"Defisit APBD Rp60 M, salah satu upayanya adalah efisiensi dan peningkatan PAD. Jadi efisiensi untuk anggaran-angggaran operasional mungkin akan kita kurangi, perjalanan dinas, honor akan kita kurangi. Dilakukannya efisiensi anggaran harus dibarengi dengan peningkatan PAD," jelasnya.
Penggenjotan PAD nanti akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menggali potensi pendapatan yang belum tergali, Dilantik jadi PJ Sekda Banyumas, Agus Nur Hadir Segera Bentuk Tim Penyehatan BUMD.
"Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan Pemkab adalah mengangkat PHL menjadi PPPK itu juga menjadi tanggung jawab kita," lanjutnya.
Terkait penyehatan BUMD menurut Agus, hal tersebut memang harus segera dilakukan. Apalagi terdapat beberapa BUMD yang diindikasikan tidak produktif dan kurang sehat.
"Yang pertama saya akan membentuk tim untuk mempelajari permasalahan BUMD ini. Karena memang kalau kita lihat kurang produktif ya atau kurang sehat. Nanti bagaimana untuk menyehatkan itu, kita akan bahas dengan tim nanti. Ada ahli ekonomi ahli hukum ahli sosial dan sebagainya, kita akan melibatkan perguruan tinggi juga untuk mempelajari bagaimana BUMD yang ada itu agar efektif. Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan PAD," pungkasnya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
