KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan di beberapa daerah sejak 6 Januari 2025.
Sebagai program nasional, MBG dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga kini program tersebut belum dimulai di Kabupaten Kebumen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Edi Rianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kebumen masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.
Ia menyebutkan bahwa dalam rapat akhir Desember 2024 bersama Menteri Koordinator Pangan, disampaikan bahwa pelaksanaan MBG secara nasional dijadwalkan pada 1 April 2025.
“Nah, yang dimulai pada 6 Januari itu sebenarnya uji coba di beberapa daerah tertentu, seperti di Cilacap yang baru ada satu titik. Untuk Kebumen, rencananya akan ada dua titik, tetapi jadwal pelaksanaannya belum ditentukan,” ujar Edi seusai rapat pembahasan MBG bersama Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan pimpinan OPD di Pendopo Kabumian, Jumat (24/1/2025).
Edi menambahkan bahwa Pemda Kebumen perlu mempersiapkan pelaksanaan program ini dengan matang. Persiapan tersebut mencakup pembuatan posko, dapur sehat, serta perhitungan kebutuhan logistik dan tenaga kerja yang sebagian besar akan melibatkan masyarakat lokal.
“Kami sudah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memahami skema pelaksanaan. Berdasarkan estimasi, satu dapur membutuhkan sekitar 40 orang tenaga kerja dan mampu menyediakan hingga 3.000 porsi makanan,” jelasnya.
Berdasarkan perhitungan sementara, Kebumen akan memiliki 130 dapur sehat. Jumlah tersebut memerlukan persiapan logistik yang signifikan, termasuk bahan makanan seperti beras, telur, ayam, ikan, susu, dan buah.
Edi berharap BGN dapat segera merespons kebutuhan ini agar pelaksanaan MBG di Kebumen dapat segera dimulai dan dinikmati oleh anak-anak sekolah.
“Soal pelaksanaan teknis di lapangan, verifikasi dapur umum, dan pendanaan, semuanya menjadi tanggung jawab BGN. Pemda hanya berperan mendukung pelaksanaan. Untuk itu, Pemda Kebumen telah menyiapkan anggaran pendampingan sebesar Rp 15 miliar,” ungkap Edi.
Saat ini, lanjut Edi, belum ada petunjuk untuk menggunakan anggaran APBD sebagai sumber utama pendanaan MBG. Pemda dan Pemerintah Pusat masih menghitung ketersediaan stok bahan makanan untuk memastikan kebutuhan lokal dapat terpenuhi tanpa mengganggu suplai daerah.
Edi meminta masyarakat untuk bersabar karena pelaksanaan program nasional seperti MBG memerlukan persiapan yang kompleks dan waktu yang cukup. “Kami terus bekerja agar program ini dapat segera terealisasi di Kebumen dan daerah lainnya,” tutupnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
