Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor keuangan, BI juga mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dengan seluruh Pemda di Jateng mempertahankan indeks digitalisasi 96,25% pada 2024. Selain itu, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah semakin luas, dengan 34 Pemda menerbitkan regulasi terkait dan 27 Pemda sudah menggunakannya.
Sementara itu, penggunaan uang tunai menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya pembayaran digital. Arus uang kartal keluar dari BI Jateng turun 6% dari Rp33,3 triliun (2023) menjadi Rp31,2 triliun (2024), sedangkan arus uang masuk turun 7% menjadi Rp35,9 triliun.
Di sisi lain, literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap Rupiah semakin meningkat. Indeks literasi Rupiah di Jawa Tengah mencapai 78,96 (kategori Baik), dengan edukasi kepada lebih dari 6,5 juta orang sepanjang 2024.
BI juga mengumumkan pencabutan Uang Rupiah Khusus (URK) "For The Children of The World" edisi 1999 dengan pecahan Rp150.000 dan Rp10.000. Masyarakat masih dapat menukarkan uang tersebut hingga 31 Januari 2035.
Ke depan, BI optimistis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tetap kuat pada 2025, didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta stabilitas sektor pertanian yang lebih terjaga dibandingkan 2024.
"Untuk melanjutkan tren pemulihan ekonomi Jawa Tengah yang berkesinambungan, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, serta keterlibatan pelaku usaha dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi tetap kondusif," ujar Rahmat.
Acara Angkring ini juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Nita Rachmenia dan Andi Reina Sari, serta beberapa kepala Kantor Perwakilan BI di daerah lain secara daring. Diantaranya yakni Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Christoveny, Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal Bimala, dan Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Hesti Candra Sari.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
