“Jadi konklusinya dari 5 indikator tersebut, Pilkada di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan demokratis,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 17 Februari 2025, KPU Purbalingga masih melakukan pembongkaran kotak suara yang diperkirakan akan berlangsung selama enam hingga tujuh hari. Dari hasil pembongkaran ini, ditemukan lebih dari 20 ribu surat suara tidak sah, atau sekitar 3 persen dari total suara.
"Mayoritas (surat suara tidak sah) disebabkan karena pemilih yang mencoblos kedua pasangan calon bupati," tambahnya.
Lebih lanjut, Zamzam menjelaskan bahwa dalam FGD ini, KPU Purbalingga akan fokus pada empat instrumen utama yang akan menjadi bahan penyusunan laporan evaluasi, yaitu tahapan Pilkada, kelembagaan, hubungan dengan instansi lain, dan faktor eksternalitas.
Dalam diskusi ini, KPU Purbalingga juga menghadirkan dua akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), yaitu Ahmad Sabiq dan Sulyana Dadan, sebagai narasumber.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
