PURBALINGGA, iNews.id - Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Nota kesepakatan ditandatangani Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Rabu (30/3/2022).
Dalam kerja sama tersebut, yang akan menjadi prioritas utama adalah pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk knalpot.
"Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot. Adanya SNI knalpot akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya," ujar Kukuh dalam rilis yang diterima iNews Purwokerto selepas penandatanganan nota kesepakatan.
Kukuh menjelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal. Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait," terang Kukuh.
Saat ini, BSN telah menetapkan 14.071 SNI. Selain mengembangkan SNI, BSN juga bertanggung jawab memelihara SNI, serta mendampingi stakeholder untuk menerapkan SNI.
"SNI sendiri dapat diterapkan secara luas, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat," terang Kukuh.
Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI pada layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Standar Sistem Manajemen lainnya. Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Purbalingga.
Editor : Aryo Arbi
Artikel Terkait
