Menurutnya, konsistensi serta sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi juga perlu terus diperkuat.
Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Diponegoro, Yoga Putra Prameswari menilai pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen politik, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik. Masyarakat dapat berperan dengan menolak politik uang serta memanfaatkan akses informasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dari perspektif mahasiswa, Ketua BEM Universitas Diponegoro, Nur Maajid Taufiqurrahman, menekankan pentingnya reformasi hukum, penegakan aturan secara konsisten, serta keterlibatan generasi muda agar budaya korupsi tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
Selain itu, Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa Universitas Diponegoro Nuswantoro Dwiwarno menambahkan bahwa penegakan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, transparansi, digitalisasi pelayanan publik, dan penegakan hukum yang konsisten, upaya pemberantasan korupsi diharapkan semakin efektif serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
